Langsung ke konten utama

MUSYAWARAH KALURAHAN REALISASI APBKAL TAHUN ANGGARAN 2025

Bamuskal Temuwuh mengadakan Musyawarah Kalurahan pada Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2025 dalam rangka penetapan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2025. Pembahasan rancangan peraturan kalurahan sudah dilakukan dua minggu sebelumnya bersama pamong kalurahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Lurah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal kepada Bupati melalui Camat/Panewu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dalam kesempatan ini dihadiri oleh Pemerintah Kapanewon, Pendamping Desa, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan berbagai perwakilan unsur dari masyarakat kalurahan Temuwuh sekaligus pemerintah kalurahan menyerahkan LPPK kepada Panewu, LKPPK kepada Bamuskal dan IPPK kepada masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ada Saatnya Pendamping Desa Bergoyang dalam Kegiatan Senam Lintas Sektoral di Halaman Kapanewon Dlingo

  Senam Sehat Lintas Sektoral di Kapanewon Dlingo Bersama Bank Bantul Pada hari Jum'at 17 Oktober 2025, Dalam rangka mempererat sinergi dan menjaga kebugaran jasmani aparatur serta masyarakat, pada hari Jumat pagi , telah dilaksanakan kegiatan Senam Sehat Lintas Sektoral di halaman Kantor Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul . Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Bank Bantul dengan Pemerintah Kapanewon Dlingo , dan diikuti oleh berbagai unsur lintas sektoral , meliputi perangkat kalurahan, instansi vertikal, Puskesmas, Koramil, Polsek, BPD, PKH, TKSK, TKPK, PLKB, Bumkalma, PKK, serta perwakilan lembaga masyarakat se-Kapanewon Dlingo. Acara dimulai dengan senam bersama yang dipandu oleh instruktur profesional, dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah dan sosialisasi program layanan dari Bank Bantul yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Selain menyehatkan, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antarinstansi dan memperkuat koordinasi lintas se...
5 komentar
Baca selengkapnya

Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kalurahan Terong

  Pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 , Pemerintah Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kalurahan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,   Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 Mengatut Standar Pelayanan Minimal, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Mengatur Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik,  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kalurahan, serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan, serta  Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 sebagai regulasi lokal yang mengatur implementasi Standar Pelayanan Minimal FGD ini bertujuan untuk merumuskan standar pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerin...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hasil survey SPIN...Tingkat kepuasan Publik atas kinerja menteri desa bapak Yandri Susanto mendapatkan 66,9 % termasuk ke dalam 3 besar menteri terbaik

  Hasil survey SPIN...Tingkat kepuasan Publik atas kinerja menteri desa bapak Yandri Susanto mendapatkan 66,9 %  termasuk ke dalam 3 besar menteri terbaik  #MenteriTerbaik #YandiSusantoTerbaik #YandriSusantoTOP #SelamatUlangTahunPrabowo @prabowo @YandiSusanto @ArizaPatria
Posting Komentar
Baca selengkapnya